Pada tanggal 5 April 1961 telah terbentuk Nieuw - Guinea Raad (Dewan Perwakilan Rakyat Niew Guinea) di Nederlands Nieuw-Guinea. Hal itu merupakan momen yang penting untuk periode (1959-1962) dimana pengurus yang telah demokratis benar-benar mendapat tempat dalam koloni Belanda. Selain Nieuw-Guinea Raad - Dewan Perwakilan Rakyat Niew- Guinea, juga dipilih dewan daerah, yang bertindak sebagai "subseksi". Dewan daerah ini merupakan penghubung antara semua dewan desa dan New Guinea Raad.
Pada tahun 1961 dewan daerah Dafonsoro diresmikan,namanya diambil dari puncak tertinggi yang berada dalam wilayah yang dahulunya merupakan subseksi dari Hollandia. Sejak tahun 1961, daerah itu ,kecuali pusat kota Holandia, dikendalikan oleh dewan daerah Dafonsoro. Dewan lokal ini dimaksudkan untuk menjadi contoh bagi dewan lokal semacam ini diseluruh Nederlands Nieuw - Guinea. Semua dewan lokal terpilih ini mengendalikan suatu ”masyarakat daerah” dimana jatuhnya batasan teritorial sesuai dengan subseksi yang telah ada,atau sebagian daripadanya.
Isi
1. Diresmikannya dewan-dewan lokal
2. Masyarakat daerah Dafonsoro
3. Pengalaman sebelumnya dengan para penasihat.
4. Anjuran lokal mengenai didirikannya masyarakat pedesaan
5. Belajar dari para dewan daerah di Nieuw -Guinea Australia
6. Dewan lokal pertama pada thaun 1959 : Biak – Numfoor
7. Hubungan
8. Narasumber
1. Peresmian dewan-dewan lokal Desain dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih demokratis di Nederlands Nieuw-Guinea,yang dialihkan pada periode 1959-1962, periode gubernur administratif PJ Platteel (ketiga dan terakhir gubernur Nederlands Nieuw Guinea). Pembentukan dewan setempat berasal dari persyaratan yang ditetapkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Nederland bahwa kepentingan penduduk Nederlands Nieuw Guinea sudah ditentukan. Nederland sepatutnya menghargai hak untuk pemberdayaan mandiri dan perlu memperhatikan aspirasi politik rakyat. Selain itu, ia perlu mendampingi penduduk dalam menghadapi perkembangan bertahap dari lembaga-lembaga politiknya sendiri. Realisasi prinsip-prinsip ini, yang setiap tahun harus dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukanlah tugas yang mudah terutama karena dalam tahun-tahun awal kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai. Disamping itu juga sering tidak memiliki
persyaratan dasar bagi pemerintahan demokratis.
Keinginan dari dewan daerah pada tahun 1953 telah dianjurkan oleh berbagai komite dan dewan penasihat. Dewan pendidikan masyarakat, sebuah dewan penasihat pemerintah, mengatakan misalnya dalam pembentukan 'masyarakat lokal', 'untuk menggabungkan dan mengintegrasikan kelompok genealogis yang terpecah, " dan " untuk menggiatkan kemandirian aktif masyarakat adat di bidang sosial, ekonomi dan budaya 'dan' untuk mencapai kebijakan pemerintah yang efisien. Juga direkomendasikan pembentukan dewan lokal sesuai dengan laporan dari suatu komisi antardepartemen di Den Haag tentang pembangunan masa depan New Guinea.
2. Komunitasmasyarakat Dafonsoro
Subbagian Hollandia adalah salah satu dari empat subbagian di New Guinea Utara (kemudian 'Hollandia') dan terdiri dari tiga distrik : Tobati, dimana terletak kota Hollandia, Sentani di sekitar Danau Sentani dan Depapre di telukTanah Merah. Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II, untuk waktu yang cukup lama subdivisi ini diperluas, tapi kemudian bagian selatan dipisahkan dan diubah menjadi subbagian baru Keerom dan di bagian barat beberapa subbagian digabungkan pada subbagian NIMBORAN. Apa yang tersisa merupakan satu daerah, menurut ukuran standar kepadatan penduduk New Guinea yang 
cukup tinggi: komunitas yang kemudian memiliki luas permukaan lebih dari 1,500 km2, dengan lebih dari 15.000 penduduk yang tinggal di 62 desa. Sebagian besar daerah itu terdiri dari air (danau Sentani, teluk-teluk) dan gunung (Pegunungan Cyclops dengan puncak tertinggi Dafonsoro). Wilayah perkotaan Hollandia, yang juga memiliki lebih dari 15.000 penduduk tidak termasuk pada bagian daerah dimana akan dibangun komunitas masyarakat.
3. Eksperimen-eksperimen awal dengan para Dewan Penasihat. 
Pada proses demokratisasi yang dimulai sejak Perang Dunia Kedua didahului dengan periode ”trial and error” (pengujian dan kesalahan). Dengan demikian pada tahun 1948 atas prakarsa pejabat pemerintah dr. J.V. de Bruyn terbentuklah 'Kankain Kankara Biak' di Biak, dewan penasehat, dimana para pemimpin suku penduduk bermusyawarah. Ketika Belanda dan Indonesia tidak dapat mencapai kesepakatan tentang Nieuw Guinea, maka Nieuw Guinea kemudian meneruskan di bawah bendera Belanda dan pemisahan ini menghasilkan sistem pemerintahan baru. Dalam Peraturan Pemerintah Nieuw Guinea yang tercatat sejak 1950 diumumkanlah pembentukan suatu badan perwakilan bagi seluruh Nederlands Nieuw Guinea, dan pada tingkat lokal untuk membentuk badan penasehat independen masyarakat.
Pada tahun 1951 dibentuklah semua badan penasihat untuk Nieuw Guinea bagian Utara, Barat dan
Selatan, namun semuanya tidak berfungsi. Hanya penasihat untuk Niuew Guinea Utara, dan Barat,yang mayoritasnya orang Papua itu,sekali atau dua kali bertemu pada tahun 1952. Alasan penting terjadinya gangguan fungsi dewan ini adalah bahwa daerah-daerah ini secara administratif hanya merupakan wilayah distrik dan bukan merupakan suatu kesatuan berdasarkan alam. Juga di beberapa tempat lain diadakan eksperimen dengan dewan penasihat. Dari hal tersebut juga tidak dapat dikatakan bahwa upaya itu telah banyak berhasil dalam struktur sosial Nieuw Guinea dengan banyak kota-kota kecil tanpa payung asosiasi mereka sendiri.
4. Pendapat lokal tentang pembentukan masyarakat desa 
Di beberapa daerah seperti kabupaten Supiori, Biak Utara, Biak Selatan dan Bosnik Selatan dari subbagian dan seksi Kepulauan Schouten serta subbagian Japen, maka "demi kepentingan demokratisasi ' didirikanlah dewan penasihat dengan tugas utama yang memiliki peran ganda atas: - Organisasi (besar) masyarakat desa setempat, termasuk pembentukan pemerintah mereka, dan
- Pembentukan komunitas otonom (yang merupakan bagian dari) subbagian yang dimaksud. Dalam peran kedua ini haruslah dibentuk komposisi sebuah dewan pemerintahan, pemilihan atau penunjukan dari para anggotanya, tugas-tugas yang dapat dipercayakan kepada masyarakat dan pengadaan dana sendiri.
Akhirnya diajukanlah sejumlah pendapat. Dengan demikian pada Mei 1956 "Dewan Penasihat Sementara Biak-Supiori " (Voorlopige Adviesraad Biak-Supiori) mengeluarkan laporan yang mengandung bahan berharga untuk pembentukan masyarakat desa setempat. Dalam Dewan penasehat bagi Japen maka pembentukan suatu daerah yang terdiri dari masyarakat desa menyebabkan konsultasi masyarakat luas. Demikian juga bagi tempat-tempat Hollandia, Manokwari dan Sorong-Doom dibentuk dewan penasihat yang berkewajibkan memberi nasihat tentang pembentukan komunitas otonom bagi pusat-pusat perkotaan ini.
5. Belajar dari dewan lokal di Australia New Guinea 
Dalam membentuk komunitas-komunitas lokal, yang dikelola oleh dewan-dewan lokal, dimanfaatkanlah pengalaman dari Nieuw Guinea Australia. Pada 6 November 1957 di Canberra, Australia dan Belanda menandatangani dan mengumumkan sebuah deklarasi gabungan kerjasama administratif yang lebih besar antar kedua negara dalam pengembangan kedua bagian pulau New Guinea. Menyusul kemudian Gubernur Jan van Baal (gubernur ke- 2 Nederlands Nieuw Guinea) mengunjungi Nieuw Guinea Australia pada November 1957 (kemudian menjadi Papua New Guinea – Papua Nugini). Dewan desa, demikian sebutannya, ternyata lebih berupa dewan distrik bukannya dewan desa dan kegiatannya terutama dipusatkan untuk membela kepentingan materi penduduk. Mempromosikan swadaya masyarakat dengan persuasi dan tekanan hukum legal memiliki hasil yang mengesankan, terutama di bidang pembangunan jalan dan perkenalan penduduk akan tanaman kakao dan kopi. Van Baal tersentuh oleh kesederhanaan pendekatan dari semua pemerintah Australia dan ingin menerapkan pendekatan mereka dalam perencanaan pembangunan di bagian Belanda. Ia sarankan agar mengutamakan dan menomorsatukan "auto-aksi" dari masyarakat.
Tak lama kemudian, pada bulan Maret 1958, resident H. Veldkamp dari Teluk Geelvink, disertai oleh beberapa anggota orang Papua yang merupakam anggota Penasehat untuk kepulauan Schouten dan Japen, kembali berkunjung ke Wilayah Papua New Guinea. Juga Veldkamp dan rombongannya terkesan tapi juga bersikap kritis. Veldkamp menunjukkan bahwa perubahan nama dewan dari ( "Native Local Government Councils - Dewan Pemerintah Daerah Pribumi") mengindikasikan bahwa pemerintah daerah ini untuk dan oleh para 'pribumi', orang Papua, itu. Dalam usaha untuk membentuk dewan penasihat daerah di wilayah Nederlands Nieuw Guinea maka tidak hanya orang Papua, tetapi semua penduduk wilayah (orang Indonesia, Cina, Belanda) harus terlibat. Veldkamp mengisyaratkan kepada tingkat pengawasan tinggi oleh pemerintah Australia: para dewan itu dalam kenyataannya sangat sedikit menerima batas kekuasaan. Hampir semuanya tunduk pada pengawasan atau persetujuan oleh pejabat pemerintah Australia. 
Meskipun demikian, orang bisa belajar banyak dari cara berfungsinya.
Ketika Van Baal tinggal di Nederland pada awal tahun 1957, ia mendengar dari menteri kabinet bahwa sesungguhnya kabinet menginginkan untuk sesegera mungkin melihat terbentuknya beberapa komunitas independen. Fase percobaan yang telah dilakukan dengan dewan penasihat yang hanya memiliki kemampuan menasihati, definitif sudah berlalu.
6. Dewan daerah pertama Biak-Numfor
Biak adalah seorang pelopor dalam pembentukan dewan-dewan daerah. Percobaan di dua kecamatan
dengan desa yang terdiri dari beberapa masyarakat desa setempat berjalan dengan baik. Akibatnya maka dalam perjalanan tahun 1957-1958, enam belas dari masyarakat desa ini dibentuk yang secara keseluruhan hampir mencakup seluruh wilayah sub bagian Kepulauan Schouten. Sebagaimana mestinya, orang memulai dari dasar: pertama terdiri lima sampai sembilan anggota, yang terpilih sebagai dewan desa, sesudah itu diatasnya dewan daerah. Kemudian, seringkali terjadi yang sebaliknya : pertama dewan daerah, kemudian dewan desa (yang ini terutama disebabkan oleh ketergesaan sebagai akibat karena alasan politik, yaitu untuk mendirikan dewan daerah). Pada tahun 1958 tibalah waktunya untuk menetapkan seperangkat kebijakan yang akan membentuk dasar bagi perundang-undangan, yang diperlukan untuk 
pembentukan komunitas independen lokal dengan dana mereka sendiri. Hal ini didasarkan pada konsep yang dikeluarkan oleh Van Baal pada 24 Februari 1958, 'Catatan dorpsvonning dan dewan desa; dewan lokal dan desentralisasi " yang setelah dibicarakan dalam musyawarah daerah periodik dan dalam musyawarah kepala-kepala departemen,akhirnya terbentuk. Kebijakan baru itu sebenarnya merupakan kelanjutan dari pembangunan yang dimulai pada tahun 1955 oleh Van Baal dalam catatannya: "Beberapa pandangan tentang pembentukan dewan di Nederland Nieuw Guinea”. Di sini ia memohon agar Dewan mendapatkan tugasnya sendiri dan bahwa hal itu harus dilihat sebagai tahap transisi kepada masyarakat mandiri yang memiliki kemampuan dan kekuatan keuangan sendiri.Pada tahun 1959 kesampaianlah maksudnya: lewat peraturan daerah maka masyarakat daerah Biak-Numfor ditetapkan. Masyarakat daerah pertama ini dikendalikan oleh sebuah dewan yang
beranggotakan sepuluh orang anggota dewan yang dipilih lewat pemilihan berjenjang dan tiga anggota yang ditunjuk. Hasil pemilihan pada pemilu sudah tinggi, gagasan tentang suatu representasi administratif sendiri adalah,sebagian berkat informasi yang diberikan secara intensif. Dewan mempunyai tugas untuk mengatur dan mengelola rumah tangga mereka sendiri. Ia bisa menetapkan peraturan sendiri ,menarik pajak dan memiliki dana sendiri. Dewan menetapkan delapanbelas pengurus komisi setempat yang bertugas menjalankan pemerintahan atas masyarakat desa yang telah terbentuk dalam masyarakat daerah Biak – Numfoor.
7. Kaitan
- Laporan perjalanan Van Baal ke Australia New Guinea (23-11-1957) pdf
- Pemilihan untuk Dewan Daerah Biak-Numfor (10-9-1959) pdf
- Catatan sekretaris negara Bot tentang demokratisasi pemerintahan (16-6-1960) pdf
- Pertemuan pertama New Guinea Raad – Dewan Nieuw Guinea - pada 5 April 1961 pdf
- Resolusi New Guinea bagian Barat Dewan Daerah Biak Numfor tentang hak menentukan nasib sendiri (7-6-1963) pdf
- Video: Kronik Nieuw Guinea 21: Jalan menuju penentuan nasib sendiri Multifilm, 1961 (warna).
8. Narasumber
- Saran dan info: Frans Peters
- Baal, J.van, Nota Dorpsraden, 5 Juli 1955, Nota Dewan Penasehat, 11 Juli 1955, Nota Dewan Desa, 25 mei 1956, Masyarakat Mandiri dalam pengertian seni. 122 Sistem Administrasi Nieuw-Guinea (laporan diskusi), (naskah -) Catatan Pembentukan Desa, id Desentralisasi Dewan Lokal Februari 24. 1958.
- Baal, J. van, Menyelinap masa lalu, Cerita tentang kehidupan saya di dunia yang berlalu; II. Perubahan hidup di 1947-1958. Van Wijnen Franeker, 1989.
- Drooglever, P.J. Suatu tindakan pilihan bebas, rakyat Papua dari New Guinea Barat dan batas-batas otonomi, Boom Amsterdam 2005.
- Dubois, JJW, Memorandum penyerahan Hollandia subdivisi, periode September 1960 - Agustus 1961 Hollandia 1961.
- Galis, KW, Orang Papua’s dari Teluk Humboldt, Kontribusi untuk sebuah etnografi, JN Voorhoeve Den Haag 1955.
- Interdep. Komisi, Pembangunan Masa Depan Nieuw Guinea, Percetakan Negara dan Penerbitan 's Gravenhage 1953.
- Koning, DAP, Beberapa data mengenai tanah dan bangsa dari pantai Timur-Utara Ned. Nieuw Guinea, disebut Papua Telandjang. Diambil dari laporan D.A.P. Raja (Komandan Hr.Ms Ceram). Contrib. Bahasa-,Negara- dan Etnologi NI., 's Gravenhage 1903.
- Lagerberg, CSIJ, Tahun-tahun Rekonstruksi, Nieuw Guinea 1949 sampai 1961, Zuid - Nederlandsche Drukkerij N.V. s’Hertogenbosch 1962.
- Schoorl, JW, Pemerintahan di Nederlands Nieuw Guinea pada tahun 1945, dibawah redaksi Pim Schoorl, Karya Pengembangan dalam periode kerusuhan politik, KITLV Uitgeverij Leiden pada tahun 1996.
- Brosur Informasi Dewan Daerah / Dewan Daerah, Informasi Penduduk Hollandia 1961.